Trase Jalur Tol Akan Berubah?

Suarajatinangor -  Trase Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) di Seksi II diwacanakan akan berubah dari rencana semula. Wacana perubahan tersebut muncul setelah tim dari Satuan Kerja (Satker) Tol  Cisumdawu  mengkaji lokasi tertentu yang sedianya akan dilewati jalan bebas hambatan tersebut yang ternyata dikhawatirkan menimbulkan masalah.  Akan tetapi, wacana tersebut belum menjadi sebuah kepastian alias belum final.  Demikian informasi diterima “SJ”.

Saat hal itu dikonfirmasi kepada Kepala Satker Tol Cisumdawu  Subagus Dwi Nurjaya, yang bersangkutan membenarkan soal adanya wacana tersebut. ‘Ya begitulah yang terjadi.  Kami terpaksa melakukannya setelah melakukan berbagai kajian dan pertimbangan matang,” ujar dia.

Subagus mengatakan, wacana perubahan trase Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu)  tersebut bertujuan agar pembangunan jalan bebas hambatan berjalan dengan baik.  Pasalnya, sudah menjadi kewajiban satuan kerja (Satker) Tol Cisumdawu untuk mengevaluasi pembangunannya , dengan maksud agar aman. Aman tersebut mencakup kontruksinya, strukturnya serta pemanfaatannya.

Dia menjelaskan, hasil evaluasi Satker Tol Cisumdawu  dan beberapa tim ahli termasuk Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG),  sekira 2 KM jalur Tol di wilayah Desa Girimukti rawan longsor. Jika tetap dilakukan pembangunan,  maka akan sangat membahayakan, baik kepada para pekerja maupun kepada pengguna jalanna nanti.  Atas dasar itulah, pihaknya kemudian memikirkan untuk mengubah trase tersebut. "Wacana pergeseran trase tersebut kami anggap keterpaksaan setelah melalui tahapan evaluasi," ujar Subagus.

Dikatakan, perubahan  trase tersebut akan menuai dampak dan resiko. Di antaranya, pertama dipastikan  munculnya 'kegalauan'  masyarakat mengingat sudah banyak 'kredit apabila'. Maksud 'kredit apabila' itu, adalah masyarakat yang mengandalkan pembayaran pelepasan hak (PH) untuk menutupi biaya hidup sehari-harinya. Dampak kedua, kata dia, berupa resiko hukum jika harus dirubah trase-nya namun pembayaran PH tetap dilanjutkan. "Kondisi itu tentu saja akan berat khususnya bagi panitia pengadaan tanah (P2T)," ucapnya.

Resiko ke tiga, ujar dia menambahkan, terkait penyelesaian dampak sosialnya di masyarakat. Ia mengaku sulit terealisasi seperti aman kontruksi, struktur dan aman pemanfaatannya jika memang terpaksa pembangunan dilanjutkan atau tak dilakukan pergeseran trase. "Kami sudah kordinasi dengan pihak terkait dalam  mencari solusi aman ketiga item tadi," katanya.

Dia mengatakan, lahan di trase awal, sebagian sudah ada yang dibebaskan dann sebagian lagi baru akan dibebaskan. "Jika trease bergeser, sudah pasti yang telah dibebaskan akan mubajir untuk penggunaan tol, terkecuali ada terobosan baru," katanya.

Jika perubahan trase khusus di lahan sekira 2 KM itu dilakukan, maka perlu dicarikan lahan baru yang sesuai dan solusinya harus nambah lahan sekira 3 KM menjadi 5 KM. Kendati trase diubah, dia meyakinkan, biayanya lebih murah.  "Jujur saja, jika trase bergeser maka struktr dan konstruksinya akan lebih murah," ucapnya.

Dalam menghadapi persoalan wacana pergeseran trase itu, Subagus menghimbau agar semua pihak terkait tak mengkolaburasikan histori dengan masalah yang akan dihadapi kedepannya. "Pokoknya, penyelesaian persoalan trase lama tetap tak dilupakan dan solusinya tepat," ucapnya.  (SJ)